Partisipasi Petani di Bidang Irigasi

Sejak tahun 1960 sampai dengan akhir tahun 1980 prioritas pengelolaan adalah
pembangunan sumber daya dan prasarana. Kebijakan pengelolaan sumber daya
air dilaksanakan berdasarkan administrasi pemerintahan yang terpusat, yang
disebabkan karena kemampuan teknis yang terbatas.
Akhir tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 pengelolaan sumber daya air
dilaksanakan dengan pendekatan suplai (supply driven approach) mengakibatkan
terabaikannnya pemeliharaan prasarana sumber daya air serta pemanfaatan
sumber daya yang tidak berwawasan lingkungan. Dengan dukungan pembiayaan
dari Bank Dunia , pemerintah melaksanakan rehabilitasi prasarana irigasi melalui
Irrigation Sub Sector Project (ISSP) 1 dan ISSP 2.
Pada saat krisis moneter pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia memulai suatu
program reformasi kelembagaan melalui Program Water Resources Sector
Adjustment Loan (WATSAL, Loan No 4469-IND) yang pembiayaannya didukung
oleh Bank Dunia. Uji coba pelaksanaan pembaharuan kelembagaan pengelolaan
sumber daya air dan irigasi dengan skala besar dilaksanakan pada Java Irrigation
Improvement and Water Management Project (JIWMP, Loan No. 3762-IND) dan
Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Project
(IWIRIP, TF NO 027755)
Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah
saat ini seperti kualitas sumber daya manusia yang pada umumnya masih rendah
mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumber daya air. Kondisi
pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami penurunan kuantitas dan
kualitas yang akan mempengaruhi perbaikan kesejahteraan rakyat. Serta
kesenjangan pembangunan antar daerah masih menunjukkan fakta yang
signifikan.